BATAMTODAY.COM, Batam – Minister of Home Affairs General Pol (Purn) Tito Karnavian directly inspected the construction of Karang Singa Island in Bintan Regency, Riau Islands, Thursday (13/1/2022).

During this visit, Tito was accompanied directly by Deputy Minister of Defense Lieutenant General TNI Muhammad Herindra, Head of the Maritime Security Agency (Bakamla) Vice Admiral TNI Aan Kurnia and Governor of the Riau Islands Ansar Ahmad.

On Karang Singa Island, Tito explained, the Ministry of Defense will start building a lighthouse, helipad and shelter at this location in February.

“Earlier, we and the Deputy Minister of Defense, Lt. Gen. Muhammad Herindra, the Head of Bakamla and the Governor of the Riau Islands saw Karang Singa and South Ledge that were included in our territory, we looked to the side of little rock (Malaysia), built with a permanent structure with all helipads, while we there are only buoys, they are small. Therefore we must maintain our sovereignty, this involves a lot of territorial implications,” said Tito.

Tito continued, the location of Karang Singa in the Malacca Strait is known as one of the busiest straits in the world. In the Malacca Strait itself, Tito compares, there are 6 check points. “One of them is a very important check point in Karang Singa,” he said.

Because of its strategic position, according to Tito, Indonesia must protect it and enforce that the area is included in Indonesian territory. A sign will be built to show that the area belongs to Indonesia.

“We have coordinated with the Deputy Minister of Defense. The Deputy Minister of Defense will build a lighthouse and the Red and White Flag, and Karang Selatan, the Ministry of Transportation next year will create a more permanent platform, the most important thing is that we want to maintain our sovereignty so that Sipadan Ligitan does not repeat itself, it should not be an inch even our territory is reduced,” he said.

Then Tito added that Indonesia wanted the Karang Singa area not to be confused between the developments carried out by Malaysia and the situation in Indonesia.

“Don’t get confused, yes, in Malaysia they have built a permanent structure, while our territory is only a buoy (a sign for ships), it’s not ready yet, it’s still temporary, we will build it quickly, next year it’s permanent, we’ll keep patrolling it, don’t let it happen. lost,” he concluded.

Meanwhile, Deputy Minister of Defense Muhammad Herindra said the Ministry of Defense would start building a lighthouse, helicopter and shelter in Karang Singa in February, waiting for good weather.

“Maybe this month we will start building, in February or the weather is rather good we will build a lighthouse to ensure that the area will not be lost from Indonesia,” said Herindra.

According to Herindra, the budget used to build the lighthouse there comes from the Ministry of Defense, but there will be further talks with the Ministry of Transportation because some other infrastructure will be built by the Ministry of Transportation.

“The potential for disputes is definitely there, if we don’t take care of our belongings, we will lose them, we must take care of them properly. We will ensure that our territory will not be lost,” he concluded.

---

Mendagri Tito Nilai Letak Pulau Karang Singa dan Karang Selatan di Kepri Sangat Penting

BATAMTODAY.COM, Batam – Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian meninjau langsung pembangunan Pulau Karang Singa di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (13/1/2022).

Dalam kunjungan ini, Tito didampingi langsung Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Di Pulau Karang Singa, Tito menjelaskan, Kementerian Pertahanan akan mulai melakukan pembangunan mercesuar, helipad dan rumah singgah di lokasi ini pada Februari mendatang.

“Tadi kita dengan Pak Wamenhan Letjen Muhammad Herindra, Kepala Bakamla dan Gubernur Kepri melihat Karang Singa dan Karang Selatan yang itu masuk dalam wilayah kita, kita melihat ke sebelah liitle rock (Malaysia), dibangun dengan struktur yang permanen dengan helipad segala ya, sementara kita hanya ada buoy saja, kecil. Oleh karena itu kita harus menjaga kedaulatan kita, ini menyangkut teritorial banyak sekali implikasinya,” kata Tito.

Lanjut Tito, lokasi Karang Singa yang terletak di Selat Malaka dikenal sebagai salah satu selat tersibuk di dunia. Di Selat Malaka sendiri, Tito mengibaratkan, terdapat 6 chek point. “Salah satunya chek point yang sangat penting sekali di Karang Singa,” ujarnya.

Karena posisinya yang strategis itu, menurut Tito, Indonesia harus menjaganya dan menegakkan bahwa wilayah tersebut masuk dalam teritori Indonesia. Sebuah tanda akan dibangun untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan milik Indonesia.

“Kita sudah koordinasi dengan Pak Wamenhan. Pak Wamenhan akan membangun mercusuar dan Bendera Merah Putih, dan Karang Selatan, Kemenhub tahun depan akan membuat platform yang lebih permanen lagi, yang paling penting kita ingin menjaga kedaulatan kita jangan sampai Sipadan Ligitan terulang, tidak boleh sejengkal pun wilayah kita berkurang,” tegasnya.

Kemudian Tito menambahkan, Indonesia menginginkan agar di sekitar Karang Singa tidak complang antara pembangunan yang dilakukan Malaysia dengan situasi di Indonesia.

“Jangan sampai complang ya, di Malaysia mereka telah membangun strukturnya permanen, sementara wilayah kita hanya buoy (tanda untuk kapal) saja, belum permenan, sekarang ini masih temporary, kita akan bangun dengan cepat, tahun depan sudah permanen, kita patroli terus jangan sampai hilang,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan, Kemenhan akan mulai membangun Mercusuar, Helipad dan rumah singgah di Karang Singa pada Februari mendatang menunggu cuaca bagus.

“Mungkin bulan-bulan ini mulai akan kita bangun, nanti Februari atau cuaca agak bagus kita akan membangun mercusuar untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tidak akan hilang dari Indonesia,” kata Herindra.

Menurut Herindra, anggaran yang digunakan untuk membangun mercusuar disana berasal dari Kementerian Pertahanan, namun akan ada pembicaraan lanjutan dengan Kementerian Perhubungan karena sebagian infrastruktur lainnya akan dibangun oleh Kemenhub.

“Potensi sengketa pasti ada, kalau tidak dijaga barang kita pasti hilang, harus dijaga dengan baik. Kita akan memastikan bahwa wilayah kita tidak ada akan hilang,” tutupnya.